Draft 28 Juni 2011

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : …………………….

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN VOKASI BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

:

bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor … Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Syarat dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berkelanjutan;

Mengingat    

:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 124);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor … Tahun 2011 tentang Pendidikan Vokasi Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :    PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI BERKELANJUTAN

Pasal 1

  1. Syarat dan tata cara penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan (PVB) digunakan sebagai acuan perguruan tinggi, sekolah menengah kejuruan (SMK), pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (PPPPTK), industri, dan usaha kecil menengah (UKM) penyelenggara PVB.

  1. Syarat dan tata cara penyelenggaraan PVB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

    Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

DJOKO SANTOSO

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR :

SYARAT DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN VOKASI BERKELANJUTAN

  1. PENDAHULUAN

    1. Latar Belakang

Pendidikan adalah masalah kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama, bergotongroyong, bersatu untuk memajukan pendidikan indonesia, agar masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan dapat bersaing dengan masyarakat dunia serta mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Indonesia dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Akademik menyelenggarakan program nasional yang disebut dengan Program Vokasi Berkelanjutan di berbagai bidang, dalam, rangka peningkatan APK Perguruan Tinggi dan mengurangi pengangguran.

Program ini sebagai tindak lanjut dari PP 17 tahun 2010 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Pasal 118 s/d 126 maupun berdasarkan Surat arahan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan No. 880/D/T/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang pemberitahuan program vokasi berkelanjutan.

Program tersebut didukung oleh berbagai pihak yaitu, PSMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan SEAMOLEC. PSMK mendukung program ini dengan memperkuat fasilitas SMK sesuai dengan bidangnya, DIKTI mendukung dalam hal legalitas dan SEAMOLEC mendukung dalam hal TOT untuk manajemen pendidikan jarak jauh, dosen maupun guru. Selain itu, dukungan Propinsi dan Kota/Kabupaten sangat diharapkan terutama dalam hal dukungan infrastruktur, beasiswa, subsidi operasional dan hal lain yang diperlukan

Program vokasi berkelanjutan dirancang untuk program D1 untuk lulusan sekolah menengah kejuruan dan lulusan MAK. Setelah menyelesaikan program D1, mereka dapat memutuskan apakah akan bergabung dengan angkatan kerja atau melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi (D2). Dengan program ini, masyarakat memiliki kesempatan lebih baik untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi.

1.2 Tujuan

  • Memperluas akses ke perguruan tinggi
  • Meningkatkan keterampilan
  • Memberi kesempatan kepada SMK, PPPPTK, industri, dan UKM untuk mewujudkan akademi komunitas (community college)
  1. Syarat Penyelenggaraan PVB

2.1 Syarat Umum

  1. Memiliki ijin penyelenggaraan kegiatan atau program di dalam wilayah Republik Indonesia.
  2. Memiliki izin operasional (ditunjukkan dengan Surat Izin Operasional yang masih berlaku).
  3. Memiliki naskah akademik penyelenggaraan PVB yang menggambarkan program yang akan dikembangkan secara rinci.
  4. Memiliki tim pengembang dan pengelola PVB yang ditetapkan oleh pimpinan institusi.
  5. Memiliki tim instruktur/dosen/widyaiswara/tutor yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mengenai manajemen PVB serta pendidikan atau pelatihan penyusunan bahan dengan menggunakan berbagai media yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi
  6. Memiliki laman yang diperbarui secara periodik.
  7. Memiliki alamat surat elektronik yang aktif.
  8. Pernyataan kesediaan untuk menyelenggarakan program PVB dengan kerjasama yang merupakan sinergi antar Universitas/Politeknik, Dinas Pendidikan (Propinsi, Kabupaten/kota), industri, dan lembaga yang relevan dalam dan luar negeri dalam penentuan sekolah sebagai Institusi penyelenggara.
  9. Memiliki kurikulum berbasis kompetensi, silabus PVB, dan bersinergi dengan industri.
  10. Program yang ditawarkan memiliki kriteria sebagai berikut:
    1. Dapat merupakan pengembangan hasil riset.
    2. Berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.
    3. Tersedia bahan ajar yang mendukung program PVB (berbentuk digital).
    4. Tersedia bahan evaluasi (assessment).

2.2 Syarat Khusus

a. Perguruan tinggi

  1. Perguruan Tinggi harus mempunyai program studi yang sejenis/sebidang terakreditasi minimal B pada program studi yang dibuka. Bagi program studi yang memiliki akreditasi lebih rendah, maka perguruan tinggi tersebut wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi lain yang memenuhi syarat, dalam bentuk kerjasama pembinaan sampai akreditasinya minimal B dalam jangka waktu maksimal 3 tahun.
  2. Memiliki studio pembelajaran
  3. Harus mengembangkan katalog program dan CD pembelajaran untuk menjaga jika ada gangguan pada koneksi internet.
  4. Memiliki Learning Management System (LMS)
  5. Memiliki dosen jaga
  6. Memiliki asisten untuk kegiatan online dan forum
  7. Mengeluarkan/membuat ijazah Diploma 1 (D1)/Ahli Pratama yang akan dikembangkan menjadi Diploma 2 (D2)/Ahli Muda.

b. SMK

  1. Sekolah Menengah Kejuruan diutamakan RSBI yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001: 2008. Bagi sekolah yang terpilih sebagai penyelenggara PVB namun belum tersertifikasi, diwajibkan paling lambat dalam 1 tahun telah memiliki sertifikasi tersebut.
  2. Memiliki ruang sekretariat dan minimal satu ruang kelas untuk tutorial.
  3. Ruang praktek yang digunakan oleh mahasiswa untuk kompetensi keahlian dengan peralatan yang lengkap dan kondisi ruangan yang nyaman.
  4. Ruang kelas harus dilengkapi:
    1. Akses Internet: minimal 256 kbps dedicated.
    2. Komputer atau PC
    3. LCD Projector
  1. PPPPTK
    1. PPPPTK harus mempunyai widyaiswara/kepala lab yang kompeten atau sesuai dengan pendidikan yang diselenggarakan.
    2. Memiliki ruang sekretariat dan minimal satu ruang kelas untuk tutorial.
    3. Ruang praktek yang digunakan oleh mahasiswa untuk kompetensi keahlian dengan peralatan yang lengkap dan kondisi ruangan yang nyaman.
    4. Ruang kelas harus dilengkapi:
      1. Akses Internet: minimal 256 kbps dedicated.
      2. Komputer atau PC
      3. LCD Projector
  2. Industri
    1. Industri harus mempunyai koordinator pelatihan dan pendidikan yang berfungsi sebagai tutor/penanggung jawab selama mahasiswa magang di industri dan memberikan penilaian kepada mahasiswa.
    2. Memiliki ruang sekretariat dan minimal satu ruang kelas untuk tutorial.
    3. Ruang praktek yang digunakan oleh mahasiswa untuk kompetensi keahlian dengan peralatan yang lengkap dan kondisi ruangan yang nyaman.
    4. Ruang kelas harus dilengkapi:
      1. Akses Internet: minimal 256 kbps dedicated.
      2. Komputer atau PC
      3. LCD Projector
  3. UKM
    1. UKM harus mempunyai koordinator pelatihan dan pendidikan yang berfungsi sebagai tutor/penanggung jawab selama mahasiswa magang di UKM dan memberikan penilaian kepada mahasiswa.
    2. Ruang kelas harus dilengkapi:
      1. Akses Internet: minimal 256 kbps dedicated.
      2. Komputer atau PC
      3. LCD Projector
  1. Tata cara penyelenggaraan PVB

3.1 Tata cara

  1. Perguruan Tinggi bersama dengan penyelenggara pendidikan vokasi lainnya menyiapkan naskah akademik, berbagi tenaga pengajar, berbagi peralatan, berbagi tempat magang.
  2. Perguruan Tinggi mengusulkan program PVB ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan melampirkan data pada butir (3) untuk diterbitkan surat penetapan perguruan tinggi penyelenggara, SMK, PPPPTK, Industri dan UKM tempat penyelenggara PVB.
  3. Surat penetapan diterbitkan pada bulan Mei/Juni setiap tahun
  4. Pelaksanaan perkuliahan program PVB di tempat penyelenggara.
  5. Pengajar utama berasal dari PT penyelenggara dan dibantu asisten dosen/widiaiswara/tutor yang ada di tempat penyelenggara
  6. Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) diawasi dan dilakukan di PT dan/atau di tempat penyelenggara PVB.
  7. Mahasiswa harus melewati evaluasi hasil belajar yang terdiri dari hasil praktek, tutorial, latihan, UTS, UAS, laporan Akhir program sesuai dengan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara.
  8. Penyelenggaraan PVB dengan cara pendidikan jarak jauh dapat menggunakan standar PJJ SEAMOLEC.
    SEAMOLEC akan melatih sistem PJJ kepada staf pengajar dari perguruan tinggi dan tempat penyelenggara program PVB maupun inovasi terbaru kepada mahasiswa.
  9. Evaluasi keberlangsungan setiap program studi/konsentrasi dilakukan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan setiap tahun.
  10. Pembukaan dan penutupan tempat penyelenggara pendidikan dilakukan setiap tahun pada bulan Mei/Juni

3.2 Tata cara Khusus

  1. Perguruan tinggi
    1. Penyelenggara PVB melaporkan pelaksanaan program PVB secara online melalui web/blog kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan SEAMOLEC setiap 6 bulan.
    2. Perguruan tinggi penyelenggara wajib melatih asisten dosen yang berada di tempat penyelenggara PVB, berupa pelatihan pendek maupun pendidikan formal setingkat D4/S2 terapan.
    3. Menetapkan dosen dan asisten dosen yang akan menjalankan program PVB dengan keputusan Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Prodi dan dievaluasi setiap tahun.

  1. SMK
    1. Menerima pendaftaran calon mahasiswa
    2. Menerima mahasiswa magang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan.

  1. PPPPTK
    1. Menerima pendaftaran calon mahasiswa
    2. Bersama pergruruan tinggi yang sesuai dengan bidang kompetensinya memfasilitasi SMK yang sejenis untuk menyelenggarakan program PVB.
    3. Menerima mahasiswa magang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan.

  1. Industri
    1. Menerima calon mahasiswa dan dapat disinergikan dengan SMK terdekat
    2. Menerima mahasiswa magang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan.

  1. UKM
    1. Menerima calon mahasiswa dan dapat disinergikan dengan SMK terdekat
    2. Menerima mahasiswa magang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan
    1. Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan dapat dibebankan pada:

      1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, untuk penambahan peralatan maupun infrastruktur lainnya, subsidi beasiswa, kegiatan penunjang pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program PVB.
      2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan untuk penambahan peralatan, ruang kelas baru maupun infrastruktur lainnya, subsidi beasiswa, kegiatan penunjang pada SMK yang menjadi tempat penyelenggaraan program PVB.
      3. Anggaran perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan;
      4. Anggaran tempat penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan,
      5. Anggaran SEAMOLEC sebagai fasilitator pelaksanaan program maupun subsidi beasiswa untuk pembiayaan modeling dalam jumlah terbatas.
      6. Anggaran pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten/kota sesuai dengan perencanaan daerah
      7. Anggaran perusahaan yang memberikan dukungan program Corporate social responsibility (CSR), dikoordinasikan oleh Ditjen Dikti dan SEAMOLEC.

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

About these ads