Promosi PVB via TV Lokal

Leave a comment

Berikut salah satu cara yang dilaksanakan oleh SMKN 1 Ngasem untuk mempromosikan PVB yaitu melalui TV lokal di Kediri.
pvb on tv

MABA CC Jatim

Leave a comment

Perkuliahan di CC Jatim dengan PENS ITS, akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2011, dengan model PJJ untuk 3 mata kuliah wajib dari PENS, dan juga UTS dan UAS.

Berikut merupakan data maba dari setiap sub kampus PENS ITS.

MABA_CCJatim2011_2012

Perkembangan PVB Polije

Leave a comment

Perkembangan terakhir subkampus dari polije adalah sbb:

1. SMKN sukorambi Jember.
2. SMK Perikanan dan Kelautan Puger Jember.
3. SMKN 1 Purwosari, Pasuruan.
4. SMKN 1 Panji, situbondo.
5. SMKN 1 tanjung redep, Berau Kaltim (khusus perkebunan/kelapa sawit)
6. SMKN 1 Pangkalan Banteng, Kotawaringin barat Kalteng (Khusus Perkebunan).

Sampai saat ini Polije juga telah menyelasaikan naskah akademik untuk jurusan peternakan dan perkebunan kelapa sawit.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PVB di Polije dapat menghubungi Bpk. Bambang Eko Sulistyno di bespolije@gmail.com.

Workshop TOT PVB Jatim 1 di Polinema

Leave a comment

 

 

Workshop Pengembangan Naskah Akademik dan Panduan Belajar untuk Peserta PVB Jatim dilaksanakan di Gedung AF Lantai 3, Politeknik Negeri Malang. 11 – 13 Mei 2011. Tujuan utama dari workshop ini antara lain adalah:

  • Menyamakan persepsi tentang PJJ D1 PVB
  • Mensosialisasikan draf PERMENDIKNAS
  • Menyempurnakan Naskah Akademik dan Kurikulum
  • Menyiapkan panduan belajar mahasiswa
  • Menyiapkan bahan ajar
  • Menyepakati sistem ujian seleksi masuk (manual / seacyberclass)

    Workshop ini diikuti oleh 20 orang penanggung jawab program PVB dari kampus utama dan sub kampus PVB di Jatim. Untuk mencapai tujuan di atas, fasilitator yang berasal dari SEAMOLEC dan PENS ITS terlebih dahulu mengenalkan materi berupa :

    – Update Informasi mengenai PVB

    – Best practice pengembangan CC

    – Pengembangan Naskah Akademik

    – Pengembangan Panduan Belajar

     

    Pada hari pertama, fasilitator menyampaikan materi berupa update informasi PVB, dilanjutkan siang harinya dengan diskusi mengenai best practice pengembangan CC oleh bu Nana, Asisten pembantu direktur 4 PENS ITS. Pada hari kedua, Ibu Dina dari SEAMOLEC menyampaikan mengenai prinsip-prinsip instruksional dan PJJ serta pengembangan rencana mata kuliah. Kemudian acara tersebut dilanjutkan dengan evaluasi kerja kelompok pengembangan panduan untuk Naskah Akademik yang diperlukan untuk keperluan administrasi PVB.

    Setelah melaksanakan workshop selama 3 hari ini, hasil yang diraih oleh para peserta adalah:

  • Pemahaman yang sama akan program D1 PVB, PJJ, Bahan Ajar, Learners Support, dll.
  • Naskah Akademik dan Kurikulum
  • Bahan ajar serta strategi penyampaiannya
  • GBPP dan Panduan Belajar
  • Pembagian tugas mengajar/mata kuliah dengan mengisi tabel yang sudah disiapkan
  • Membuat blog pvb untuk masing-masing kampus utama

     

    Mengenai evaluasi hasil workshop di atas, berikut adalah hasil survey kepuasan pelanggan terhadap peserta workshop:

    Evaluasi workshop :

Indikator

Nilai 1 ( – 4)

Keterangan

Materi Pelatihan

   
  1. Dapat memenuhi kebutuhan saya

2.875

Cukup baik

  1. Dapat dimengerti dengan baik

3

Baik

  1. Berhubungan dengan tujuan pelatihan

3

Baik

  1. Dapat meningkatkan pengetahuan saya

3

Baik

  1. Menarik

3

Baik

Penyajian Materi

   
  1. Teknik dalam menyajikan materi

2.375

Cukup Baik

  1. Penggunaan contoh dan ilustrasi dalam penyajian

2.375

Cukup Baik

  1. Diskusi / kerja praktek dalam mencapai tujuan

2.875

Cukup Baik

  1. Penggunaan media / alat bantu dalam penyajian

3.125

Baik

  1. Durasi

2.5

Cukup Baik

Nara Sumber / Instruktur

   
  1. Penguasaan materi

3

Baik

  1. Pengetahuan

3

Baik

  1. Keramahan

3.125

Baik

  1. Bantuan yang diberikan selama menyampaikan materi

2.875

Cukup Baik

  1. Kejelasan, pengertian, dan kesabaran dalam menyampaikan materi

3.125

Baik

 

Berikut adalah daftar peserta dari workshop ini adalah:

Nama

Jabatan

Instansi

E-Mail

Zaenuri, M.Pd

Guru

SMKN 1 Jombang

zenaburio@gmail.com

Umi Kusfirmaningsih, S.Pd

Guru

SMKN 1 Jombang

umifarimi@yahoo.co.id

Drs. Purwadi Seto Atmodjo, M. Si

Kepala Sekolah

SMK YP 17 Pare

Purwadi-smkyp17_pare@yahoo.co.id

Drs. Suroso

Waka Sarpras

Trenggalek

 

Sugiarto, S.Pd

Ka. Prodi Tek. Survei pemetaan

SMKN 3 Jombang

 

Lin Mulyati, S.Kom

Guru

SMKN 1 Jombang

Lin.mulyati@yahoo.co.id

Suharyati, S.Pd

Wk. Kurikulum

SMKN 1 Trenggalek

Hary64@gmail.com

Joko Santoso, S.Pd

Wakasek

SMKN 1 Batu

Jks4ntoso@yahoo.co.id

Drs. M. Azam Sakhson, M.M

 

SMKN 3 Jombang

Sakson85@ymail.com

Suyatno, S.Pd

 

SMKN 3 Jombang

 

Andik Minarto, S.Pd

 

SMKN 3 Jombang

Art_088@yahoo.com

Drs. Gatot Sukarno, M.M

Kepala Sekolah

SMK Pawyatan Daha 2 Kediri

Gatotsukarno1961@yahoo.com

Drs. Agus Sjaifuddin

Guru

SMKN 2 Daha Kediri

Gu5din_12kdv@yahoo.co.id

Budi Pramono, S.Pd, M.SI

Koord. Pvb SMKN 3 Jombang

SMKN 3 Jombang

Smkn3jmb@yahoo.com

Iksanul Mokhtar, ST, MT

 

SMKN 3 Jombang

Mr_exzan@yahoo.com

 

Foto kegiatan:

Sosialisasi Program D1 Cookery & Room Division SMKN 3 Malang dan STP Sahid

Leave a comment

Sosialisasi Program D1

Jurusan Cookery dan Room Division

Kerjasama SMKN 3 Malang, STP Sahid, SEAMOLEC, dan P4TK Bispar

Diikuti oleh:

  1. Ibu Walikota Malang             : Dra Heri Puji Utami
  2. Direktur SEAMOLEC            : Gatot Hari Priowirjanto
  3. Direktur STP Sahid                : Kusmayadi
  4. Kepala Sekolah SMK 3 Malang: Dra. Aksi Hari(ketua tim penggerak PKK)
  5. Calon mahasiswa program D1 (25 orang)

Rangkuman sambutan ibu walikota malang :

  1. Merupakan kesempatan untuk belajar tanpa batas usia
  2. Dalam melaksanakan program dilaksanakan secara belajar berkelompok baik yang lulusan baru dengan ibu PKK
  3. Dalam program D1, pembelajaran memanfaatkan IT sehingga membutuhkan perangkat laptop
  4. Program ini bertujuan mengembangkan usaha yang di rumah
  5. Mengembangkan ekonomi rakyat melalui koperasi wanita, dalam hal ini adalah koperasi untuk produksi makanan

Rangkuman sambutan dir. SEAMOLEC :

  1. Mindset hrs dikembangkan tidak hanya D1 tetapi sampai D3
  2. Kuliah s.d. selesai
  3. 5 orang per kecematan untuk ikut dalam program D1, di 57 kelurahan
  4. Mulai perkuliahan agustus, untuk IT : 1 kelompok 3 org (2 dr pkk, 1 dr fresh graduate)
  5. Calon peserta  mencari 1 kelurahan min 1 untuk 1 jurusan( gerakan ibu pkk)
  6. Nama dan formulir, dikumpulkan ke bu Diana, hari sabtu jam10, minggu dpn 2 jam, mulai belajar komputer (membuat blog )
  7. Pendaftaran ditunggu s.d. pertengahan september
  8. Kelompok tersebut merupakan embrio dari koperasi wanita
  9. Mulai jualan sept-okt, setiap kelompok jdi bagian dr koperasi sekolah, dilaporkan omsetnya per bulan=> memanfaatkan blog untuk melaporkan
  10. Target dalam 3 tahun 5000 keluarga yang berubah nasibnya karena ikut dlm sebuah sistem pendidikan
  11. 4 jurusan : cookery, room division (STP Sahid), fashion (ITB), perikanan (ub), IT (poltekom)
  12. Untuk ikut program D1 ITB Fesyen, mendaftar ke bu Diana (guru smk3), dapat melaksanakan 4 sks dr seamolec terlebih dahulu
  13. Untuk program kota malang dr bu walikota 100 mhsw, dr seamolec 100 mhsw (subsidi beasiswa)

Rangkuman sambutan dir. STP Sahid:

  1. Mulai di bulan September
  2. Hasil mapping kompetensi untuk yg lulusan SMK (fresh graduate) tinggal 20 SKS lagi yg diperlukan (hanya 6 bln), kemudian magang 6 bln (4sks), 4 sks untuk IT
  3. Ujian dilaksanakan di web/tatap muka di SMK 3 Malang
  4. Biaya 2,5 jt/thn, biaya bahan ke SMK
  5. Matrikulasi dilaksanakan oleh SMK apabila peserta dari SMK
  6. Permintaan LN terhadap level tertentu dari cookery maupun room division

Dokumentasi

   

Narasumber

Narasumber & Peserta

Draft PERMEN dan SK DIKTI untuk PVB versi Juli 2011

Leave a comment

Dear all,

Draft PERMEN dan SK DIKTI dapat diunduh pada laman berikut:  http://www.4shared.com/file/msREG2vD/Bahan_PVB.html

Draft Permen PVB versi 280611

Leave a comment

Versi 28 Juni 2011

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang    :     bahwa dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya untuk meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi dan untuk mengembangkan program peningkatan pendidikan vokasi berkelanjutan (seamless vocational oriented education), perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berkelanjutan;

Mengingat    :     1.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 124);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  1. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :     PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI BERKELANJUTAN.

Pasal 1

  1. Pendidikan vokasi berkelanjutan (seamless vocational oriented education) merupakan program pendidikan vokasi yang mengedepankan keberlanjutan kompetensi keahlian.

  2. Pendidikan vokasi berkelanjutan bertujuan:

    1. meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi; dan
    2. memberikan keahlian pratama dalam berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni agar lulusannya memiliki kemampuan mengembangkan usaha dengan berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
    3. mengisi dan menyiapkan akademi komunitas (community college).
  1. Pendidikan vokasi berkelanjutan dapat diselenggarakan oleh universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan/atau akademi.

Pasal 2

  1. Tempat penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan dapat dilaksanakan di:
    1. perguruan tinggi;
    2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
    3. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK);
    4. industri; dan
    5. usaha kecil menengah (UKM).

  2. Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
  3. UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar.

Pasal 3

Persyaratan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan:

  1. memiliki izin penyelenggaraan program studi yang masih berlaku dan terakreditasi paling rendah B;
  2. memiliki jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap yang berasal dari perguruan tinggi, SMK, PPPPTK, industri, dan UKM sesuai dengan nisbah dosen dengan mahasiswa; dan
  3. memiliki sarana dan prasarana penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan.

Pasal 4

Persyaratan SMK sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan:

  1. mempunyai konsentrasi/jurusan sesuai dengan program studi pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan;
  2. didukung oleh industri, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan dinas pendidikan provinsi;
  3. memiliki guru yang memadai; dan
  4. memiliki sertifikat ISO 9001-2008.

Pasal 5

Persyaratan PPPPTK sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan:

  1. mempunyai divisi yang sesuai dengan program studi pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan; dan
  2. memiliki widyaiswara dan instruktur yang berkualifikasi sesuai dengan program studi pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan.

Pasal 6

Persyaratan industri sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan:

  1. memiliki bidang industri yang sesuai dengan program studi pada SMK dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan; dan
  2. memiliki tenaga tutor yang sesuai dengan program studi pada SMK dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan.

Pasal 7

Persyaratan UKM sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan:

  1. memiliki bidang usaha yang sesuai dengan program studi dan/atau keahlian pada SMK dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan; dan
  2. memiliki tenaga yang sesuai dengan program studi dan/atau keahlian pada SMK dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

  1. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan dalam melaksanakan tugasnya wajib:
    1. mengacu pada standar nasional pendidikan;
    2. menerapkan penjaminan mutu pendidikan termasuk pendidikan jarak jauh; dan
    3. melaporkan penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional, paling lambat 15 (lima belas) hari setiap akhir semester.

    1. Penerapan penjaminan mutu pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bersama Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC).

Pasal 10

  1. Pendidikan vokasi berkelanjutan diselenggarakan melalui:
    1. tatap muka; dan/atau
    2. pendidikan jarak jauh.

  2. Pengorganisasian pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam modus ganda atau konsorsium.

Pasal 11

Lulusan pendidikan vokasi berkelanjutan dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 12

  1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan vokasi berkelanjutan oleh perguruan tinggi penyelenggara.

  2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi berupa penghentian penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penugasan perguruan tinggi, SMK, PPPPTK, industri, dan UKM sebagai sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan dibebankan pada anggaran perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan, SMK penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan, SEAMOLEC sebagai fasilitator pelaksanaan program, dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

MOhammad Nuh

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Karo Hukor

Dirjen Dikti

Sesjen


Older Entries