KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PERGURUAN TINGGI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN INDUSTRI

TEMPAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

:

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor … Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berkelanjutan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Penetapan Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Kejuruan, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Industri Penyelenggara Pendidikan Vokasi Berkelanjutan;

Mengingat    

:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 124);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor … Tahun 2011 tentang Pendidikan Vokasi Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan     :     KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN INDUSTRI TEMPAT PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI BERKELANJUTAN.

PERTAMA    :     Perguruan tinggi dapat bermitra dengan sekolah menengah kejuruan (SMK), pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (PPPPTK) dan/atau industri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan.

KEDUA    :     Perguruan tinggi, SMK, PPPPTK, dan industri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas menyelenggarakan pendidikan vokasi berkelanjutan untuk program studi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini.

KETIGA    :     Biaya penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan dibebankan pada penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan.

KEEMPAT    :     Penetapan perguruan tinggi, SMK, PPPPTK, dan industri penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun.

KELIMA    :    Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

DJOKO SANTOSO

Lampiran dapat di unduh pada: 

http://www.4shared.com/document/j0Vo73b0/Lampiran_SK_Dirjen_DIKTI.html