Versi 28 Juni 2011

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang    :     bahwa dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya untuk meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi dan untuk mengembangkan program peningkatan pendidikan vokasi berkelanjutan (seamless vocational oriented education), perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berkelanjutan;

Mengingat    :     1.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 124);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  1. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :     PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI BERKELANJUTAN.

Pasal 1

  1. Pendidikan vokasi berkelanjutan (seamless vocational oriented education) merupakan program pendidikan vokasi yang mengedepankan keberlanjutan kompetensi keahlian.

  2. Pendidikan vokasi berkelanjutan bertujuan:

    1. meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi; dan
    2. memberikan keahlian pratama dalam berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni agar lulusannya memiliki kemampuan mengembangkan usaha dengan berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
    3. mengisi dan menyiapkan akademi komunitas (community college).
  1. Pendidikan vokasi berkelanjutan dapat diselenggarakan oleh universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan/atau akademi.

Pasal 2

  1. Tempat penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan dapat dilaksanakan di:
    1. perguruan tinggi;
    2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
    3. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK);
    4. industri; dan
    5. usaha kecil menengah (UKM).

  2. Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
  3. UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar.

Pasal 3

Persyaratan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan:

  1. memiliki izin penyelenggaraan program studi yang masih berlaku dan terakreditasi paling rendah B;
  2. memiliki jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap yang berasal dari perguruan tinggi, SMK, PPPPTK, industri, dan UKM sesuai dengan nisbah dosen dengan mahasiswa; dan
  3. memiliki sarana dan prasarana penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan.

Pasal 4

Persyaratan SMK sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan:

  1. mempunyai konsentrasi/jurusan sesuai dengan program studi pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan;
  2. didukung oleh industri, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan dinas pendidikan provinsi;
  3. memiliki guru yang memadai; dan
  4. memiliki sertifikat ISO 9001-2008.

Pasal 5

Persyaratan PPPPTK sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan:

  1. mempunyai divisi yang sesuai dengan program studi pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan; dan
  2. memiliki widyaiswara dan instruktur yang berkualifikasi sesuai dengan program studi pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan.

Pasal 6

Persyaratan industri sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan:

  1. memiliki bidang industri yang sesuai dengan program studi pada SMK dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan; dan
  2. memiliki tenaga tutor yang sesuai dengan program studi pada SMK dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan.

Pasal 7

Persyaratan UKM sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan:

  1. memiliki bidang usaha yang sesuai dengan program studi dan/atau keahlian pada SMK dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan; dan
  2. memiliki tenaga yang sesuai dengan program studi dan/atau keahlian pada SMK dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

  1. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan dalam melaksanakan tugasnya wajib:
    1. mengacu pada standar nasional pendidikan;
    2. menerapkan penjaminan mutu pendidikan termasuk pendidikan jarak jauh; dan
    3. melaporkan penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional, paling lambat 15 (lima belas) hari setiap akhir semester.

    1. Penerapan penjaminan mutu pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bersama Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC).

Pasal 10

  1. Pendidikan vokasi berkelanjutan diselenggarakan melalui:
    1. tatap muka; dan/atau
    2. pendidikan jarak jauh.

  2. Pengorganisasian pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam modus ganda atau konsorsium.

Pasal 11

Lulusan pendidikan vokasi berkelanjutan dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 12

  1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan vokasi berkelanjutan oleh perguruan tinggi penyelenggara.

  2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi berupa penghentian penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penugasan perguruan tinggi, SMK, PPPPTK, industri, dan UKM sebagai sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan dibebankan pada anggaran perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan, SMK penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan, SEAMOLEC sebagai fasilitator pelaksanaan program, dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

MOhammad Nuh

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Karo Hukor

Dirjen Dikti

Sesjen